Seperti Apa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/2017 ?

 Ria FM Solo,  27-11-2017 18:07:00

  

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jateng II, Rida Handanu (kiri) saat press conference di kakanwil DJP Jateng II, Manahan, Solo, didampingi Nur Handoyo (kanan), Kepala Bidang P2 Humas, yang digelar pada Senin (27/11/2017) siang. (riafmsolo.com/Adrian Amurwonegoro)

Laporan Reporter, Adrian Amurwonegoro

SOLO – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa tengah II, Rida Handanu mengatakan bahwa Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165/PMK.03/2017 yang merupakan revisi kedua atas PMK 118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan program pengampunan pajak.

“Pelaksanaan pajak pasca tax amnesty yang pertama adanya ketentuan sampai dengan akhir Desember 2017 tanah dan bangunan yang dilaporkan atas nama orang lain tahun ini harus selesai, harus bisa diatasnamakan kepada pemilik yang sebenarnya, pepemindahtanganan obyek pajak atas tanah dan bangunan, sekarang dengan PMK 165 tidak perlu pakai Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB Pph) , jadi cukup langsung ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan membawa Surat Keterangan Pengampunan Pajak (S-ket) ” katanya dalam press conference di Kanwil DJP Jateng II, Manahan, Solo (27/11/2017)

“selain itu, terkait dengan harta-harta yang belum dilaporkan saat tax amnesty ada dua, yang pertama, harta untuk wajib pajak yang ikut tax amnesty dan tidak ikut tax amnesty, harta yang diperoleh sebelum tahun 2015 yang belum dilaporkan, yang belum ikut tax amnesty segera melakukan perbaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), untuk yang sudah ikut tax amnesty, bisa mengungkapkan harta yang belum dilaporkan, apabila wajib pajak melaporkan aset tersembunyi secara mandiri, sebelum ditemukan oleh Ditjen Pajak, tidak ada pengenaan sanksi 200% bagi WP yang ikut tax amnesty, atau 2% per bulan bagi WP yang tidak ikut amnesty pajak” imbuhnya

Adapun tarif pajak yang dikenakan adalah 25 persen untuk wajib pajak badan, 30 persen untuk orang pribadi umum, dan 12,5 persen bagi wajib pajak tertentu.

Hingga saat ini pencapaian Kanwil DJP Jateng II, penerimaan sudah mencapai 70.01 % atau 8, 1 triliun rupiah dari target 11,5 triliun rupiah.

Ia berharap wajib pajak agar memanfaatkan program Pengungkapan Aset secara Sukarela dengan Tarif Final (PAS-Final), atas harta yang belum dilaporkan saat tax amnesty.

(*) Informasi selengkapnya, simak reportase di bawah ini

Editor : Adrian Amurwonegoro

Komentar

Counting


LATEST TUNE-IN